DeParenting – Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor pendidikan.
Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kemeteriam Keuangan berencana menarik PPN sektor pendidikan yang bersifat komersial.
Ada pun rencana pengenaan PPN sektor pendidikan tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Menurut anggota DPR yang kerap disapa Yoyok Sukawi ini, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang rasanya tidak etis bila ada hal yang bersifat komersial di bidang pendidikan.
“Kabar soal penarikan PPN dari sektor pendidikan harus ditolak. Pemerintah harus mengkaji dan mengurungkan niatannya tersebut,” terang Yoyok Sukawi di Semarang, Rabu 16 Juni 2021.
“Ini masih pandemi lo, orang mau belajar masih susah, kok ada wacana seperti ini. Justru kalau bisa pemerintah harus fasilitasi anak-anak kita untuk belajar tanpa adanya hal-hal yang berbau komersial,” lanjut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Yoyok Sukawi juga tak lupa menanyakan sektor pendidikan komersial mana yang akan ditarik PPN oleh negara.
Pasalnya, bidang penyelenggara pendidikan seperti bimbingan belajar atau pun sekolah swasta saat ini juga tengah kesusahan untuk bertahan.
“Yang komersial itu yang seperti apa? Lembaga bimbingan belajar atau sekolah swasta? Mereka ini bertahan di tengah pandemi susah lo dan mereka juga salah satu lapangan pekerjaan yang harus dipertahankan supaya tidak menambah pengangguran. Kalau beban mereka ditambah dengan PPN pasti akan lebih sulit untuk bertahan,” pungkas Yoyok Sukawi perihal desakan pembatalan rencana PPN sektor pendidikan.
Tinggalkan Balasan